Kontrak Freeport Adikarya

Kendati masih tujuh tahun lagi masa berakhirnya Kontrak Karya (KK) Freeport pada 2021 nanti, PT Freeport Indonesia (PTFI), anak perusahaan Freeport McMoran Copper & Golden Inc, mendesak Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk segera memutuskan perpanjangan tahap kedua hingga berakhir pada tahun 2041. Di akhir pemerintahannya, SBY tampaknya akan kembali memenuhi permintaan PTFI untuk memperpanjang KK Freeport. Menurut Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah akan segera memutuskan perpanjangan KK Freeport selama 2 kali 10 tahun sesuai dengan permintaan PTFI. 

Berdasarkan UU No 11/1967 tentang Modal Asing, KK ditandatangani pada tahun 1967 antara Pemerintah Indonesia dengan PTFI. Sesuai dengan perjanjian KK, PTFI memperoleh konsesi wilayah penambangan lebih dari 1,000 hektar. Pada tahun 1991, KK Freeport di perpanjang lagi hingga baru akan berakhir pada tahun 2021, dengan penambahan area eksploitasi menjadi 2,6 juta hektar. Kalau benar Pemerintahan SBY akan memutuskan perpanjangan KK selama 20 tahun lagi, KK Freeport baru akan berakhir pada tahun 2041. 

Selama eksploitasi di Bumi Papu, KK Freeport lebih banyak mendatangkan kerugian bagi negara dan rakyat Papua ketimbang keuntungan yang diperoleh. Sudah hampir 40 tahun KK berlangsung, Pemerintah Indonesia mendapatkan pembangian saham PTFI hanya sebesar 9,36 persen, sedangan mayoritas saham sebanyak 90,64 persen dikuasai oleh Freeport McMoran Copper & Golden Inc. Parahnya lagi, pembagian deviden yang jumlahnya kecil kerap kali tidak dibayarkan. Terhitung dalam dua tahun terkahir ini, PTFI tidak membayarkan sepeser pun pembagian deviden kepada Pemerintah Indonesia. 

Selain pembagian deviden yang kecil, Pemerintah sebagai Kuasa Pemilik Tambang hanya mendapat royalti sebesar hanya 1%-3,5% plus pajak. Prosentasi royalti yang juga sangat kecil itu pun masih “diuntet” alias dimanipulasi. Menurut laporan ICW, total pembayaran royalti PTFI pada 2010 adalah sebesar US$ 873,2 juta. Padahal berdasarkan perhitungan ICW, seharusnya total kewajiban royalti PTFI sebesar US$ 1.050,8 juta, sehingga potensi kerugian negara akibat manipulasi diperkirakan mencapai sebesar US$ 176,884 juta atau setara Rp1,591 triliun per tahun. 
Selain merugikan negara, perpanjangan KK Freeport nyata-nyata melanggar Undang Undang (UU) No 4 tahun 2009 dan Peraturan yang berlaku. Penggunaan skema KK sudah tidak ada lagi landasan hukumnya, lantaran UU No 11/1967 sudah dicabut. Sedangkan UU No 4 tahun 2009 tentang Minerba yang berlaku hingga kini tidak lagi mengenal adanya skema KK. Setelah KK tahap kedua selesai pada tahun 2021 seharusnya tidak dapat lagi diperpanjang dengan menggunakan skema KK. Kalau tetap diputuskan perpanjangan dengan skema KK, keputusan itu nyata-nyata melanggar konstitusi. 

Mengingat pemerintahan SBY akan berakhir pada Oktober 2014, SBY sesungguhnya tidak berhak memutuskan perpanjangan KK Freeport yang baru akan berakhir pada 2021, seharusnya Presiden terpilih yang harus memutuskannya. Jika keputusan perpanjangan KK Freeport akan diputuskan oleh Presiden terpilih, salah satu syarat bagi calon RI-1 adalah memiliki komitmen dan keberanian untuk mengembalikan pengelolaan pertambangan Freeport ke pangkuan Ibu Pertiwi. Calon Presiden tersebut harus berani dengan lantang meneriakkan “Stop Perpanjangan Kontrak Karya Freeport” dalam kampanye Pemilu Presiden mendatang. Adakah Calon Presiden RI yang berani meneriakannya?